oleh

Menghitung Risiko Kekuasaan Irwandi-Nova

-Opini-50 views

Oleh : Nourman Hidayat, S. H

Irwandi-Nova resmi dilantik sebagai gubernur dan wakil gubernur Aceh pada Rabu, 5 Juli 2017. Sejak saat itu kita memasuki babak baru untuk menghitung risiko kekuasaan yang akan dihadapi oleh keduanya dan sekaligus risiko yang akan rakyat hadapi atas kekuasaan itu. Risiko baik buruk akan selalu ada. Namun Irwandi dan Nova memulainya dengan frasa menarik: Siap Melayani, Bukan Dilayani.

Dalam konteks demokrasi Aceh, kita berada dalam satu moment yang tepat untuk berubah namun spekulatif. Pasalnya, Irwandi berada dalam dua periode kekuasaan yang berjarak dan memiliki sejumlah catatan masa lalu. Irwandi juga memiliki cita-cita yang belum mampu dia penuhi pada periode 2004-2009 dan yang harus dia wujudkan untuk waktu lima tahun ke depan.

Untuk itu tak mungkin ia bekerja sendirian. Bergandeng tangan dengan ide dan kebijakan Nova Iriansyah dan partai pendukung serta tokoh-tokoh di belakangnya termasuk Megawati Soekarno Putri, Surya Paloh dan Presiden Jokowi. Polarisasi dukungan rezim pusat ini berimplikasi kepada dua hal: mudahnya berkomunikasi ke Istana, dan rentannya adopsi kebijakan Inkonstitusionil pemerintah pusat untuk diterapkan di Aceh terkait hukum, politik dan sosial budaya.

Apresiasi kebijakan populis
Beberapa kebijakan populis Irwandi masa lalu mendapat apresiasi rakyat Aceh, diantaranya program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) dan Program BKPG (bantuan Keuangan Peumakmu Gampong). JKA adalah produk orisinil Irwandi yang mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat dimana pelayanan kesehatan menjadi lebih baik dan rakyat merasa terlayani kebutuhan dasarnya.

JKA dan BKPG sejatinya adalah bentuk Kreatifitas Kebijakan, bukan Kreatifitas Anggaran. Siapapun gubernur terpilih dapat menggunakan dana otsus untuk memenuhi kebutuhan program sejenis ini. Hanya saja, tak semua gubernur cerdas melihat peluang ini sebagaimana yang dilakukan Irwandi Yusuf.

Dalam bidang kehutanan, adanya kebijakan moratorium logging sempat menggembirakan pegiat lingkungan. Sayangnya program ini tidak memiliki progres yang berkelanjutan.
Sebaliknya, keberadaan perusahaan penambang bijih besi PT. Lhoong Setia Minning (LSM) contohnya, adalah salah satu musibah kebijakan terbesar di Aceh yang beroperasi pada masa pemerintahan Irwandi-Nazar. Tak ada yang tersisa dari perusahaan ini kecuali kerusakan alam tanpa kejelasan reklamasi, kehancuran sumberdaya alam masyarakat setempat, dan konflik sosial yang masih meninggalkan kerusakan hingga sekarang. Perusahaan bijih besi milik seorang Taipan ini memang minus adab dan bermasalah secara regulasi.

Terhadap isu pertambangan, Irwandi diwanti-wanti untuk tidak berhadapan dengan aktivis lingkungan hidup. Aktivis Gerakan Rakyat Aceh Menggugat (GeRAM), Abu Kari Aman Jarum yang berdomisili di Pining Gayo Lues bahkan berharap mereka tidak sampai berperkara dengan pemerintahan Irwandi-Nova terkait hutan dan pertambangan. Warning ini akan serius dan bukan satu-satunya.

Melihat perkembangan politik dan media, ada beberapa hal kiranya yang perlu kita waspadai pada masa yang akan datang.

Pertama, Sanjungan Euforia.
Pekan terakhir menjelang pelantikan hingga hari ini, sosial media dipenuhi sanjungan kepada Irwandi di luar konteks pembangunan. Sanjungan euforia ini hanya sesaat, namun akan menjebak dan memperumit kerja-kerja seorang gubernur.

Sanjungan ini bermetafora menjadi kumpulan janji-janji kampanye Irwandi Nova yang akan ditagih secara liberal dan liar. Irwandi merespon dengan style yang hampir tidak ada hubungannya dengan program pembangunan yang substantif. Meskipun begitu, publik, termasuk kepala dinas menyukai style itu sebagai bentuk hiburan atas kejumudan pemerintahan masa lalu, atau alasan lain yang pragmatis. Pencitraan berisiko rakyat lapar.
Mood politik publik menjadi bias, dan klaim rakyat cerdas berubah menjadi rakyat lelah. Risikonya, pasar akan menganggap pemerintahan ini labil. Padahal rakyat Aceh sudah berusaha memulai dengan kedewasaan berpolitik menjelang berakhirnya dana otsus beberapa tahun ke depan. Skema pemanfaatnan dana otsus versi Irwandi-Nova belum terbaca mau dibawa kemana.

Kedua,Tragedi Pecah Kongsi
Tragedi Pecah Kongsi antara Gubernur dan wakilnya dialami oleh hampir semua kepala daerah dan menjadi preseden buruk hampir di seluruh Indonesia. Pecah kongsi adalah sesuatu yang ditakutkan oleh banyak pengamat politik, dimana pembagian tupoksi gubernur dan wakil gubernur tidak diperjelas dan tidak pula ditegaskan sejak awal. Apalagi terkait anggaran yang sering membuat gelap mata.

Lalai dalam hal Tupoksi ini menjadi magnet perpecahan yang akan semakin memanas menjelang pilkada periode berikutnya. Perlu dicatat, Irwandi dan Nova adalah dua pimpinan partai berbeda, yang bertemu bukan ansich karena sesuai visi misi partai melainkan visi misi pemenangan. Demokrasi membenarkan politik transaksional.

Wakil gubernur Nova Iriansyah secara pribadi ataupun Partai Demokrat
bukan subordinasi dari Irwandi Yusuf. Begitupun sebaliknya. Mereka tentu akan menjajaki peluang sebagai Aceh 1.
Oleh peraturan perundang-undangan, Irwandi berpeluang melanjutkan kekuasaannya pada periode yang akan datang. Jika mampu membangun komunikasi dengan baik, maka duet Irwandi-Nova akan menjadi pasangan harmonis pertama sejak reformasi 1999 dan patut dirayakan dengan segelas kopi sanger arabika. Jika tidak maka rivalitas adalah hal sulit untuk ditolak.

Ketiga adalah kiblat ekonomi. Tanpa kreatifitas, sebenarnya Aceh hanya menghabiskan apa yang disajikan oleh dana otsus di atas meja. Tabiat kita konsumtif. Kreatifitas juga tidak bebas nilai, ada rambu-rambu kearifan lokal, kelestarian, dan juga kehormatan yang harus dipegang teguh. Masuknya investor asing untuk mengelola sumberdaya alam Aceh, juga berisiko merusak rambu-rambu ini. Jika terjadi, maka gubernur akan berhadapan dengan rakyatnya sendiri. Dan ini mulai terlihat.

Melalui pernyataan wakil Gubernur Nova Iriansyah, pasca pertemuan mereka dengan presiden Jokowi yang berjanji akan mengubah bentuk hukuman cambuk secara terbuka menjadi tertutup sebagai cara mengundang investor masuk ke bumi Serambi Mekah ini. Kita diingatkan kembali ketika Irwandi pada tahun 2009 menolak tanda tangani rancangan qanun hukum jinayat dan hukum acara jinayat meskipun DPRA telah mensahkannya.

Gubernur dan wakil gubernur Aceh yang baru seminggu dilantik ini sepertinya akan ikuti logika Jokowi menyalahkan hukuman syariat.
Padahal untuk mendulang ketertarikan investor, kuncinya hanya satu: Irwandi adalah seorang gubernur terpercaya.

Keempat, bias politik. Pertarungan politik Aceh saat pilkada tahun 2017 tidak terlepas dari pertarungan politik nasional khususnya pada kontestasi pilpres 2014. Bias-bias itu akan terasa manakala ada kekuatan luar yang memerankan sebagai kekuatan bayangan, khususnya dominasi kekuatan modal. Irwandi tidak menang sendiri, dan karenanya tidak pula bisa bermain sendiri. Sebagaimana “kelakuan” pemerintah pusat, Isue-isue syariat mungkin akan menjadi bulan-bulanan di sepanjang lima tahun ke depan ini. Pulau-pulau terluar menjadi incaran lagi.

Beberapa pola efektif mempengaruhi kebijakan domestik pemerintahan Aceh. Salah satunya melalui politik sandera. Termasuk mempengaruhi untuk berlaku offside terkait pemberlakuan hukum syariat pasca pertemuan di istana.
Lantas, bagaimana dengan Irwandi-Nova ?

entahlah..

Nourman Hidayat, S. H
Praktisi politik dan hukum.
Advokat di Banda Aceh

Komentar

Artikel Terkait