oleh

PKS Minta Pemerintah Bela Muslim Uighur

BANDA ACEH – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) meminta Pemerintah Indonesia lebih proaktif melakukan diplomasi dan advokasi untuk membela nasib muslim Uighur di Cina. Sebagai negara berpenduduk muslim terbesar, menurut PKS, Indonesia tidak boleh diam tapi harus terus melakukan upaya diplomatik untuk menghentikan pelanggaran kemanusiaan terhadap muslim Uighur.

Demikian antara lain dikatakan Sekjen DPP PKS, Mustafa Kamal, saat berkunjung ke Kantor Serambi Indonesia di Meunasah Manyang, Kecamatan Ingin Jaya, Aceh Besar, Sabtu (28/12/2019) pagi. Jika pun di Uighur penduduknya bukan muslim, menurut Mustafa, Indonesia tetap harus bersuara agar pelanggaran HAM di sana tak terjadi lagi.

“Pemerintah Indonesia harus membela muslim Uighur, ini masalah kemanusiaan yang kebetulan masyarakat di sana adalah muslim. Jika pun bukan muslim, kita tetap harus melakukan upaya-upaya agar tidak boleh ada pelanggaran HAM, harus ada kepedulian dari pemerintah kita,” ujarnya.

Kedatangan Mustafa Kamal ke Aceh guna menghadiri Rakorwil PKS Aceh yang digelar Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKS Aceh di Gedung Amel Convention Hall, Banda Aceh. Kedatangan Mustafa Kamal beserta rombongan yang didampingi Ketua DPW PKS Aceh, Ghufran Zainal Abidin, disambut News Manajer Serambi Indonesia, Bukhari M Ali. Sejumlah pengurus DPW dan wilayah Sumbagut, serta dua anggota DPRA dari Fraksi PKS, Bardan Sahidi dan dr Purnama Setia Budi SpOG, juga ikut serta dalam rombongan.

Terhadap isu pelanggaran HAM yang terus terjadi terhadap muslim Uighur di Cina saat ini, PKS sepertinya tetap teguh menguatkan positioning mereka di dalam dan luar negeri. “Kita sudah memantau secara langsung dan tidak langsung melalui kader-kader kita di DPR RI. Kita terus melakukan pendalaman dan kita lakukan peningkatan, terus kita sertakan dengan aksi-aksi, bukan sekadar basa-basi,” kata Mustafa Kamal.

Advokasi yang akan dilakukan PKS untuk muslim Uighur ini tak ubahnya seperti yang dilakukan untuk muslim Rohingya dan Palestina. Alasannya satu, karena Indonesia adalah negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. “Kita pernah punya pengalaman soal Rohingya, sebelum turun kita sudah kirim tim. Bisa bertemu dengan masyarakat di sana. Ini juga yang kita lakukan untuk Uighur,” ungkapnya.

Selain jalur formal, kata Mustafa, upaya advokasi muslim Uighur juga diperlukan jalur-jalur informal. Ia menambahkan, PKS secara kelembagaan di parlemen akan menempuh jalur diplomatik kepada Pemerintah Cina. “Kita tahu Pemerintah Cina juga bekepentingan dengan stabilitas negaranya. Tapi, juga perlu memastikan tidak boleh ada pelanggaran HAM di sana,” katanya.

Suara yang dilantangkan PKS melalui parlemen, menurut Mustafa Kamal, tidak cukup. Tapi, perlu aksi meyakinkan pemerintah, sama seperti yang dilakukan kepada Rohingya dan Palestina. “Kita harus bantu pemerintah untuk bisa memperteguh positioning-nya. Sekarang, negara-negara lain sepertinya sudah lebih peduli dari kita. Ini keterlambatan Indonesia, kita juga ingin kepentingan kedaulatan Cina tidak terganggu, tapi masalah kemanusiaan juga tidak boleh terjadi,” demikian Mustafa Kamal. (dan)

Artikel ini telah tayang di serambinews.com dengan judul PKS Minta Pemerintah Bela Muslim Uighur  , https://aceh.tribunnews.com/2019/12/29/pks-minta-pemerintah-bela-muslim-uighur.

Editor: hasyim

Komentar

Artikel Terkait