Di tengah semakin maraknya alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan perumahan dan pertokoan, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menegaskan pentingnya menjaga keberadaan sawah sebagai penopang ketahanan pangan daerah.
Hal tersebut disampaikan Anggota DPR RI asal Aceh, Ghufran Zainal Abidin saat menghadiri kegiatan panen padi bersama masyarakat di Gampong Blang Krueng, Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar, Minggu (10/5/2026). Kegiatan itu merupakan bagian dari rangkaian peringatan Milad PKS ke-24.
Menurut Ghufran, Kabupaten Aceh Besar memiliki lahan sawah terbesar kedua di Aceh dengan luas mencapai 25.692 hektare. Namun, luas tersebut terus mengalami penyusutan akibat tingginya alih fungsi lahan menjadi bangunan.
“Kami siap mendukung penuh ketahanan pangan masyarakat, khususnya di Aceh Besar dan Aceh pada umumnya. Karena itu, lahan sawah yang ada harus tetap dijaga dan dipertahankan serta alih fungsi lahan harus diminimalisir,” ujar Ghufran.
Ia menegaskan, dukungan terhadap sektor pertanian tidak hanya sebatas kebijakan, tetapi juga harus diwujudkan melalui penguatan infrastruktur pertanian seperti irigasi, ketersediaan pupuk, bibit unggul, hingga pemanfaatan teknologi modern di sektor pertanian.
Ghufran juga menyoroti pentingnya pembangunan industri pengolahan hasil panen di Aceh agar petani memperoleh nilai tambah ekonomi.
“Ke depan harus dipikirkan bagaimana Aceh memiliki pabrik pengolahan padi sendiri, sehingga tidak lagi kita mendengar padi dari Aceh dibawa ke Medan, kemudian setelah dikemas dibawa kembali ke Aceh untuk dijual,” katanya.
Kegiatan panen padi tersebut turut dihadiri Ketua DPW PKS Aceh, Ismunandar, Ketua Bidang Pertanian, Peternakan dan Nelayan PKS Aceh Zulfikar Aziz, unsur kepolisian, serta tokoh masyarakat setempat.
Sementara itu, Ismunandar mengatakan kegiatan panen bersama masyarakat menjadi bentuk dukungan moral kepada para petani yang saat ini menghadapi tantangan semakin berkurangnya lahan pertanian produktif.
Ia mendorong Pemerintah Kabupaten Aceh Besar dan Pemerintah Aceh untuk lebih serius melindungi lahan pertanian melalui regulasi yang ketat terhadap alih fungsi lahan.
“Kita mendorong pemerintah agar benar-benar konsen menjaga lahan pertanian. Di Aceh perlu ada qanun yang melindungi lahan pertanian agar tetap lestari. Selain itu, petani juga harus didukung dengan infrastruktur yang memadai, termasuk ketersediaan pupuk dan kebutuhan pertanian lainnya,” ujar Ismunandar.
Menurutnya, keberadaan lahan sawah menjadi faktor penting dalam menjaga ketersediaan pangan di masa mendatang. Karena itu, sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan sangat diperlukan agar Aceh tetap menjadi salah satu daerah lumbung pangan nasional.
